Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum

EDUKASI MENGENAI IMPLIKASI HUKUM TERHADAP BAHAYA MEDIA SOSIAL DAN BERITA HOAX PADA PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR Education on the Legal Implications of the Dangers of Social Media and Hoax News for Elementary School Students

Karin Ariska, Fifi kurniawati, Aulya putri Savina — 2025-01-25

Meskipun penggunaan media sosial di kalangan siswa sekolah dasar semakin
meningkat, ada risiko yang menyertai manfaatnya. Penyebaran berita palsu adalah salah
satu ancaman utama yang dapat memengaruhi pemahaman dan tindakan siswa. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengajarkan siswa sekolah dasar tentang konsekuensi
hukum penggunaan media sosial dan bahaya berita hoax. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi di sejumlah sekolah dasar di Kota Lampung. Penelitian
menunjukkan bahwa memberikan pendidikan tentang hukum dan bahaya media sosial
dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa dan mengurangi penyebaran berita hoax.
Pendidikan ini penting untuk membangun pemahaman kritis dan sikap bertanggung
jawab tentang penggunaan media sosial. Studi ini menemukan bahwa pembelajaran
yang menggabungkan masalah hukum dan media sosial perlu ditingkatkan di
lingkungan sekolah dasar

EFEKTIFITAS PEMBERIAN EFEK JERA KEJAHATAN PENIPUAN UMRAH DI INDONESIA

Dr. H. Firman Adi Candra, S.E., S.H., M.H — 2025-01-25

Masih maraknya penipuan umrah di Indonesia karena memiliki banyak alasan substantif seperti
belum berizinnya biro umrah tersebut sebagai penyelenggara umrah, biro umrah membeli tiket
maskapai ke tempat yang salah, hotel di Mekah dan Madinah belum di pesan, tbiro umrah belum
membeli tiket maskapai, kesalahan pemilik mengelola perusahaan, tidak ada pembimbing dari
perusahaan yang ikut dari Indonesia dan permasalahan lainnya. Jamaah umrah juga berupayakan
bijak pada saat ingin mendaftar ke biro umrah, lihat media sosialnya dan siapa pemilik dari tbiro
umrah tersebut agar etika terlihatbilitas, integritas dan pengalaman biro umrah tersebut dalam
memberangkatkan jamaah nya, setelah yakin, jamaah baru daftar ke biro umrah tersebut, rekam
jejak digital itu sangat penting dan mendasar sehingga jamaah nyaman, aman, amanah, dan pasti
berangkat, seperti PT. Fatour Travel Indonesia memiliki alamat Instagram : fatourtravelindonesia
dan pemiliknya memiliki alamat Instagram : doctorfirmancandra.

MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM

ADRIANTO — 2025-01-25

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakabsahan pernikahan yang tidak dicatatkan berdasarkan
hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum Islam pencatatan pernikahan adalah sebagai syarat
mutlak dalam istinbath hukum Islam. Pernikahan yang tidak dicatatkan dengan aturan hukum
Islam mengenai syarat mutlak bagi pencatatan perkawinan menjadi perkara yang kontradiktif yang
terjadi dalam praktek pernikahan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
makna pencatatan perkawinan dalam istinbath hukum Islam dan ingin mengetahui makna
pencatatan dalam hukum Islam. Serta ingin mengetahui makna pencatatan pernikahan dalam
upaya merealisasikan tujuan maslahah yang ada pada diri manusia. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan
bahwa makna pencatatan pernikahan adalah syarat mutlak dalam istinbath hukum Islam dan
makna pencatatan pernikahan adalah sebagai alat bukti di samping saksi dalam hukum Islam.
Makna pencatatan pernikahan dalam upaya merealisasikan tujuan maslahah yang ada pada diri
manusia adalah Maslahah Daruriyyah seperti penjagaan yang harus dijaga adalah ad-Din, an-Nafs,
al-‘Aql, an-Nasab wa al-Mal.

TAFSIR ATAS KETENTUAN UNDANG-UNDANG TENTANG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Suhardi Somomoeljono — 2025-01-25

Dalam hukum pidana, dalam rangka penegakan hukum, dan atau dalam rangka membuktikan,
adanya atau terjadinya delik pudana, maka unsur, terhadap kerugian keuangan keuangan
negara, dalam tindak pidana pemberantasan korupsi, merupakan variabel yang bersifat
dominan, termasuk unsur-unsur yang terkait lainnya.
Hukum positif di Indonesia, yang di implimentasikan, dalam bentuk undang-undang, selalu
memiliki persepsi yang berbeda, terkait unsur merugikan keuangan negara, sehingga dalam
pelaksanaannya, banyak menimbulkan tafsir hukum yang meluas.
Dengan luasnya, cakupan penafsiran hukum, maka dapat mengakibatkan timbulnya ketidak
pastian hukum. Sehingga, dalam kajian tulisan ini, penulis khusus menyoroti, adanya tafsir
hukum, atas unsur kerugian keuangan negara, khususnya dalam tindak pidana korupsi.

PEMBATASAN MASA JABATAN DALAM UPAYA MENGHINDARI KEKUASAAN YANG KONTINUITAS, BERSIFAT OTORITER DAN ADANYA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Kriswanto — 2025-01-25

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembatasan masa jabatan presiden
di Indonesia. Bagaimana masa jabatan presiden di Indonesia dan apa tujuan dari
pembatasan masa jabatan presiden itu, serta bagaimana pembatasan masa jabatan
presiden di Indoensia dimasa yang akan datang. Pembatasan masa jabatan presiden
di Indonesia dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan
kekuasaan oleh Pemimpin negara. Sebelumnya pada masa Presiden Soekarno dan
Soeharto, mereka menjabat lebih dari dua kali periode, meskipun dilakukan pemilu
namun selalu menjadi calon tunggal sehingga selalu terpilih dan masa jabatannya
sangat lama. Pada masa kepemimpinan otoriter ini, banyak terjadi penyimpanganpenyimpangan UUD 1945. Setelah berakhirnya kepemiminan yang otoritter
tersebut dilakukan amandemen pada UUD 1945 yang salah satu nya adalah
pembatasan masa jabatan presiden. Pasal 7 UUD 1945 mengeaskan bahwa Masa
Jabatan Presiden adalah 5 (lima) tahun dan boleh dipilih kembali setelahnya hanya
untuk satu kali masa jabatan atau dengan kata lain dua kali periode

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DI INDONESIA

Adrianto, Khalid Sitorus — 2025-01-25

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pernikahan adat yang dilakukan tanpa sepengetahuan PPN dan KUA
dan pernikahan siri yang dilakukan oleh kalangan masyarakat dan tidak dicatatkan oleh PPN dan KUA.
Permasalahannya adalah perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia yang hanya
melakukan perkawinan adat atau pernikahan siri. Dan Akibat Hukum dari pernikahan yang tidak
dicatatkan di PPN dan KUA serta Kedudukan Pencatatan pernikahan dalam upaya merealisasikan tujuan
maslahah yang ada pada diri manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan adat dan perkawinan siri
tidak mendapatkan perlindungan hukum dan akibat hukum yang timbul adalah rentannya perkawinan,
proses penyelesaian anak dan kewarisan yang tidak terselesaikan serta Kedudukan pencatatan
pernikahan adalah sebagai syarat administrative dalam peraturan perundang undangan.
Kata kunci: legal, maslahah, nikah, siri, tradisiona

UPAYA - UPAYA PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Ucu Husna, Nida Nihayatul Jannah, Revi Kurnia — 2025-01-25

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan hukum
dan demokrasi di Indonesia. Pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan,
pemajuan, dan penegakan HAM sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum
internasional yang telah diratifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penegakan HAM, baik melalui kebijakan legislatif, institusi
penegakan HAM, maupun kerja sama internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi
lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan strategis,
seperti pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pengesahan undang-undang
terkait HAM, dan pelaksanaan program-program edukasi HAM. Namun, tantangan seperti lemahnya
implementasi hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kasus pelanggaran HAM yang belum
terselesaikan menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem hukum,
optimalisasi peran lembaga penegak HAM, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam menangani
kasus pelanggaran HAM. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan HAM di Indonesia
dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEAMANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH PADA KANTOR BRI UNIT CIBALIUNG DENGAN KARAKTERISTIK NASABAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

2025-01-25

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak lepas dari sektor perbankan yang
memegang peran penting dalam menunjang perekonomian Indonesia. Sektor perbankan
telah mengalami persaingan yang ketat dengan ditandai adanya bentuk kreatifitas dan
inovasi bersaing antar bank dengan maraknya setiap bank mendirikan kantor cabang
baru di hampir setiap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
kualitas pelayanan dan keamaman terhadap tingkat kepuasan nasabah yang dimoderasi
oleh karakteristik nasabah.
Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif, dengan populasi yaitu 83.382
nasabah Bank BRI Unit Cibaliung. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan
nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling, pengumpulan data
dilakukan melalui kuesioner dengan sampel sebanyak 100 responden. Analisis data yang
digunakan yaitu analisi koefisien korelasi, uji moderasi dengan model moderated
regression analysis (MRA) dan uji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kualitas pelayanan berpengaruh positif
terhadap tingkat kepuasan nasabah, 2) keamanan berpengaruh positif terhadap tingkat
kepuasan nasabah, 3) karakteristik nasabah tidak dapat memoderasi hubungan antara
kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan nasabah, 4) karakteristik nasabah tidak
dapat memoderasi hubungan antara keamanan terhadap tingkat kepuasan nasabah.
Saran untuk penelitian selanjutnya perlunya untuk dilakukan riset lebih lanjut untuk
mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat memoderasi.

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN PASAL 363 (1) KUHP

Dede Mulyati, Ucu Husna — 2025-01-26

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan menimbulkan kerugian dan penderitaan
yang dialami oleh korban kejahatan, Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana
pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, bagaimana
pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana
pencurian dengan pemberatan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah jenis
penelitian yuridis normatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian
kepustakaan dan data disusun secara deskriptif analisis.Dari penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis bahwa terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan
diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP, Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian
khusus,yakni suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat
maka dari itu diamcam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu
lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang
diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan
ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

PELAKSAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN WISATA KEARIFAN LOKAL BERDASARKAN PEMENDAGRI NO.37 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2025-01-26

Keberadaan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
dalam mencapai keberhasilan pembangunan perdesaan. Desa diberikan kewenangan
dengan harapan dapat tercapainya program dan pembangunan yang berkelanjutan.
Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dilakukan berdasarkan Permendagri No 37
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelolaan
keuangannya diatur mulai dari bagaimana cara mencapai tujuan dari alokasi dana desa,
penyaluran dan pencairan dana, pelaporan pertanggung jawaban sampai pembinaan dan
pengawasan kegiatan dari Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah kebijakan Alokasi Dana sudah sesuai dengan Permendagri No 37 tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelasanaan alokasi dana desa untuk pengembangan
wisata kearifan local secara umum sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan
Permendagri NO 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam
pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Pasekan masih ditemukan kendala dalam
pelaksananya yaitu kurangnya sosoalisasi tentang alokasi dana desa pada masyarakat,
kemudian solusi yang didapatkan untuk mengatasi kendalanya adalah dengan lebih sering
mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang alokasi dana desa sehingga masyarkat
bisa membantu pelaksanaan alokasi dana desa terutama pada kegiatan fisik dan juga bisa
melakukan pengawasan.