Meningkatkan Kesadaran Pemerintah Desa dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma
Raising Awareness of the Village Government on the Implementation of Minimum Service Standards in the Village of Cahaya Negeri, Sukaraja Sub-district, Seluma Regency
Abstract
Pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang harus diwujudkan hingga tingkat desa. Namun, keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, dalam menerapkan SPM Desa. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif dan pendampingan dalam penyusunan alur pelayanan publik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan dalam perbandingan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, ditemukan bahwa peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan SPM Desa sangat penting, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan desa. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi dan pendampingan berkelanjutan diperlukan agar aparatur desa mampu menerapkan SPM Desa secara optimal. Dengan demikian, kesadaran yang meningkat diharapkan dapat mendorong perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik di desa. Kegiatan ini menegaskan pentingnya pendekatan terstruktur dan berkelanjutan dalam membangun tata kelola desa yang lebih baik.
Quality public services are part of a bureaucratic reform that needs to be im plemented down to the village level. However, the limited understanding of village officials about the Village Minimum Service Standards (SPM Desa) is a major challenge in implementing this policy. This community service activity aims to increase the awareness and understanding of village officials in Cahaya Negeri, Sukaraja District, Seluma Regency, in implementing the Village Minimum Service Standards. The methods used included socialization, interactive discussions and assistance preparing the public service flow. The results of the activity showed a significant increase in the understanding of the participants, as shown by the comparison of the pre-and post-test results. In addition, it was found that the active role of the government and the community in monitoring the implementation of the Village Minimum Service Standards is very important to increase the transparency and accountability of village services. The conclusion of this activity emphasizes the need for ongoing training and support to enable village officials to best implement the Village Minimum Service Standards. In this way, it is hoped that increased awareness can bring about real change in the quality of village public services. This activity highlights the importance of a structured and continuous approach to building better village governance.
References
Baru, B.M., Rusbiyanti, S. and Sumiati (2019) ‘Corruption of Public Bureaucracy, and its Implications on the Quality of Public Services’, Developing Country Studies [Preprint]. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.7176/dcs/9-6-08.
Djani, W. (2022) Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital), 1.
Fatkhurohman, F. (2018) ‘Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Pemerintah Desa’,
Widya Yuridika [Preprint]. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.31328/WY.V1I2.745.
Hasanah, B. and Saruri, A. (2018) ‘Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang’, Jurnal Pengabdian Masyarakat Wikrama Parahita [Preprint].
Hidayat, R. et al. (2022) ‘Conscientization on Techniques of the Social Audit towards the Implementation of the Village Development Program’, Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara [Preprint]. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.29407/ja.v6i1.16731.
Jing, Y. (2007) ‘Improving the Public Service of Rural is the Key to Construct Harmonious Society’, Journal of Social Work [Preprint].
Monoarfa, H. (2012) ‘Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan’, Jurnal Pelangi Ilmu, 5(1), pp. 1–9.
Nur, M. et al. (2022) ‘Penyuluhan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Desa di Desa Nifuboke Kabupaten Timor Tengah Utara’, 3(2), pp. 294–298. Available at: https://doi.org/10.31949/jb.v3i2.1829.
Puspitasari, D. and Ningsih, D.W. (2023) ‘Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Transparansi’, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nusantara, 1(2), pp. 117–126.
Sadik, M. (2022) ‘Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan di Daerah’, Jurnal Wahana Bina Pemerintahan [Preprint]. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.55745/jwbp.v3i1.30.
Sari Maya Bekti and Budiantara Martinus (2023) ‘Penerapan Standar Pelayanan Publik di Desa Gesikan’, Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri , Vol.2, No.(2963–5446), pp. 43–59.
Sawir, M. (2020) Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Ed. I Sept. Edited by A.Y. Wati. Yogyakarta: Deepublish Publisher. Available at: http://repository.uniyap.ac.id/333/17/File Buku - Birokrasi Pelayanan Publik.pdf.
Suharto, D., Muktiyo, W. and K, S. (2016) ‘Public Service Quality of Village Government In Intergovernmental Relations Perspective’, Intergovernmental Relations Perspective [Preprint]. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.2991/ICPM-16.2016.111.
Surapto, D. (2014) ‘The Influence of People Satisfaction on Service Organization Public Performance of Village Districts in South of Tanggerang’, 13. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.24123/jmb.v13i2.243.
